Rendahnya IPM Indonesia sebagai Kritik

Banyak sematan diarahkan kepada Indonesia, di antaranya negara gagal, negara salah urus, negara terkorup di Asean. Itu semua adalah bentuk sebuah kritik yang disajikan dengan argumen masing-masing. Catatan UNDP terbaru April 2012 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati  urutan 117 dari 177 negara tersebut merupakan realitas capaian penilaian atas kualitas masyarakat yang harus diterima dengan lapang dada. Apapun hasilnya, hendaknya bisa dijadikan bahan evaluasi secara positif.

Beranjak dari Sejarah

Sebagaimana diketahui setiap Negara memiliki sejarah peradaban masing-masing. Dahulu, negara kita pernah disegani bangsa lain sebagai bangsa yang besar dan memiliki wilayah yang luas. Kemudian, terpuruk oleh kolonialisme Eropah selama kurang lebih 350 tahun. Dalam kondisi semacam ini, kualitas kehidupan masyarakat terjajah dalam berbagai sisi kehidupan mengalami krisis dan bahkan lemah daya saing dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.

Memang mayoritas negara yang mendapatkan IPM tinggi selama ini lebih banyak didominasi oleh negara-negara dengan jumlah penduduk yang tidak sebanyak Indonesia. Di antaranya adalah Swedia, Irlandia, islandia, Swedia, ataupu Jepang. Namun tuntutan peningkatan kualitas adalah sebuah keniscayaan sebagai hasil perjalanan waktu.

Kini sesudah 67 tahun merdeka tampaknya kita masih kesulitan mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada. Di bidang pendidikan, kesenjangan daerah kota dan pelosok masih menjadi masalah ketimpangan kualitas pendidikan. Belum lagi birokrasi dan tenaga pendidik serta  kurikulum yang sering kali menjadi polemik karena kurang sesuai dengan realitas. Gempuran hiburan yang kurang mendidik dan kuatnya arus penyalahgunaan teknologi juga menjadikan tergerusnya moralitas maupun mentalitas. Media apabila tidak terkontrol dengan baik malah bisa merusak. Sebaliknya tanpa media, kemajuan akan berjalan lambat. Di sisi lain ternyata masih banyak pula anak-anak yang hidup di pedalaman dan kesulitan untuk menuju ke sekolah.

Di bidang ekonomi, masih banyak ditemukan kebijakan yang kurang mendukung dan tidak berpihak pada kemakmuran bangsa. sebagai contoh bagaimana perusahaan PT.Freeport di papua, tambang emas terbesar dunia yang lebih banyak dikuasai oleh asing padahal itu ada dalam wilayah kita. Seolah negara tidak berdaya untuk mengambilnya. Sementara masyarakatnya masih hidup dengan bertelanjang dada. Di saat yang lain masih diberlakukannya sistem kerja outsorsing / kerja kontrak yang merugikan sehingga para pekerja kurang  memiliki hak-haknya.

Dalam bidang kesehatan, ternyata juga ada banyak masalah dengan mahalnya biaya pengobatan. Di luar negeri, obat generik sangat diapresiasi. Berbeda dengan  di negara kita obat generic masih disepelekan mungkin karena kurangnya sosialisasi dari tenaga medis. Di samping itu masih minimnya pusat-pusat/balai kesehatan di daerah pinggiran dan terpencil juga menjadi masalah tersendiri. Bahkan sebagai bahaya internasional ancaman HIV AIDS menjadi ancaman serius bagi bangsa kita.

Penanganan Masalah Harus Simultan

Untuk itu, di bidang pendidikan pemerintah harus benar-benar mengevaluasi kebijakan kurikulum yang humanis dan proporsional, khususnya mengenai Ujian Nasional yang menjadi momok ketidakjujuran di banyak daerah. Di samping itu, sarana prasarana dan perangkat teknologi juga harus bisa tersedia merata dengan acuan kemampuan teknologi yang terstandarisasi. Kontrol media (cetak dan elektronik) juga harus dilakukan agar tujuan pendidikan bisa tercapai  karena selama ini banyak konten media informasi malah banyak merusak nilai  pendidikan yang dibangun. Serta memaksimalkan penggunaan anggaran pendidikan secara transparan mulai tingkat nasional sampai tingkat sekolah. Perbaikan birokrasi  di tingkat pusat maupun daerah juga menjadi PR wajib karena anggaran pendidikan yang diberikan saat ini juga tidak sedikit. Kalau semua sudah sesuai dengan perencanaan pasti hasil konkret yang lebih baik segera terwujud.Peran pemegang perangkat pendidikan juga harus selalu direvitalisasi dan disegarkan kembali agar mempunyai semangat dan daya saing tinggi.

Dalam dunia ekonomi, pemerintah juga perlu mengendalikan sumber-sumber kekayaan negara sehingga bisa dimaksimalkan untuk kepentingan pembangunan. Jangan sampai negara asing malah banyak menguasai sumber daya alam sampai bangsa hanya menjadi bangsa kuli. Sistem outsorsing / kerja kontrak  juga seharusnya diminimalisasi dan dihilangkan sehingga jaminan terhadap pekerja lebih nyata.

Dalam bidang kesehatan, persebaran tenaga medis di daerah pinggiran dan pelosok juga menjadi kebutuhan mendesak. Pelayanan pengobatan yang murah dan terjangkau juga harus disosialisasikan diwujudkan sehingga obat generik bisa lebih terjangkau di semua lapisan masyarakat. Mudah menyampaikannya. Perlu serius mewujudkannya. Sebagai warga negara kita dituntut mengambil peran semampu kita.

Saihur Roif, S.Pd

Guru SMPN 2 Kutorejo Mojokerto